English version |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
||||
Jakarta (Indonesia), 27 Januari 2011 - Dari tanggal 22 hingga 23 Desember 2010, UNODC mengadakan seminar nasional untuk berbagi temuan-temuan dari penilaian terhadap sektor keadilan yang mencakup integritas peradilan, kapasitas, dan rencana aksi. Penilaian dilakuakn di empat provinsi sebagai bagian dari tahap kedua proyek UNODC yang dirancang untuk memperkuat integitas dan kapasitas peradilan Indonesia.
Pada proyek ini, UNODC telah melakukan penilaian sejak Oktober 2009 dan telah mengkaji lebih dari 6100 tanggapan. Berbagai individu telah berpartisipasi dalam penilaian, yaitu hakim, jaksa, pengacara, karyawan pengadilan, korban, saksi, dan pihak-pihak dalam kasus perdata, serta tahanan yang menunggu persidangan dan perwakilan sektor swasta.
Penilaian ini dilaksanakan dalam rangka membangun data dasar dan untuk menyoroti masalah-masalah terkait peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya. Isu-isu seperti akses terhadap keadilan, kualitas pemberian keadilan, independensi, obyektivitas dan kejujuran dari peradilan di semua tingkatan, dan lokasi praktik peradilan. Selain itu, persepsi korupsi dalam sektor keadilan serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan fungsi perlindungan integritas juga dievaluasi.
Sebelum seminar nasional, serangkaian pertemuan telah dilakukan di Malang (Jawa Timur), Pekanbaru (Riau), Palembang (Sumatera Selatan) dan Kendari (Sulawesi Tenggara). Selama pertemuan tersebut, rencana aksi provinsi telah disusun olehpeserta menggunakan data baseline. Tindakan rencana ini dikembangkan dalam upaya mendukung cetak biru Pembaruan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010-2035.
Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung , Widayanto Sastro Hardjono membuka acara pada tanggal 23 Desember 2010 dengan menyatakan bahwa "Mahkamah Agung kini bertekad untuk melaksanakan reformasi peradilan berdasarkan Cetak Biru dalam rangka memulihkan kepercayaan publik terhadap peradilan.''
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Yang Mulia Hakim Abdul Gani Abdullah yang telah mendukung proyek UNODC sejak awal. Kolaborasi antara Yang Mulia Hakim Paulus Effendi Lotulung, Yang Mulia Hakim Takdir Rahmadi, Komisaris Jenderal Polisi Nanan Sukarna dan para pemangku kepentingan dari Pengadilan Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, pengadilan tinggi, pengadilan distrik, kantor jaksa, kantor polisi,organisasi non-pemerintah, akademisi dan UNODC menghasilkan prioritas isu-isu utama berkaitan dengan rencana aksi, dan berbagi dukungan lebih lanjut untuk pelaksanaannya. Rencana aksi dirancang agar sejalan dengan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010-2035.
